Proteksi Terhadap Seniman

ANTIKOMUNISME.COM. Seni budaya salah satu pilar pengembangan ideologi sosialisme-komunisme. Tak terkecuali di Indonesia. Ada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Realisme sosialis atau “seni untuk rakyat” jadi doktrin. Andalan untuk menuntut persamaan kelas. Menurut mereka, seni adalah alat perjuangan. Kritik terhadap gaya hidup kaum borjuis. Perlawanan atas sifat elitis penguasa dan kaum agamawan.

Aktivis Lekra dalam banyak karyanya – tersebar dalam novel, cerpen, puisi, drama, lukisan – kerap mengangkat tema ketidakadilan sosial. Rakyat menjadi objek agitasi dan provokasi agar benci pada kalangan borjuis (baca: orang kaya). Tanpa disadari, karya yang demikian menjadi bensin pemantik konflik horisontal.

Lekra didirikan oleh Dipa Nusantara Aidit, Nyoto, MS Ashar dan AS Dharta pada 17 Agustus 1950. Pasca pemberontakan PKI, 30 September 1965, semua kegiatan organisasi sayap partai kiri itu dilarang.

Banyak kemudian seniman Lekra ditangkap. Sebagiannya diasingkan ke Pulau Buru, termasuk novelis terkenal Pramoedya Ananta Toer, dan sastrawan Hersri Setiawan. Belakangan, muncul film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta. Mengisahkan fragmen kehidupan Hersri dan rekannya, Tedjabayu Sudjojono. Film tersebut memicu kontroversi. Alhamdulillah, aparat keamanan melarang pemutaran perdananya yang akan ditonton secara massal, beberapa waktu lalu.

Sampai hari ini, doktrin realisme sosialis tetap mengilhami pegiat seni dan budaya di tanah air. Konsep “seni untuk rakyat” masih aktif diusung para seniman dan budayawan. Di antaranya bahkan tak segan memakai nama Lembaga Budaya Kerakyatan – mirip kepanjangan Lekra. Mewujud dalam organisasi “Taring Padi”, yang dideklarasikan pada 21 Desember 1998 di Yogyakarta.

Tak ingin masyarakat teracuni pemikiran sosialisme-komunisme, yayasan Asy Syariah Yogyakarta, mengadakan program tebar majalah edisi khusus: Awas, Komunisme Bangkit Kembali!

Kegiatan skala nasional ini melibatkan pondok pesantren ahlussunnah wal jamaah sunni-salafi seluruh Indonesia. Di Cirebon, tim tebar majalah mendatangi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar). Sebelumnya, tim membagikan majalah secara gratis ke jajaran institusi militer dan pemerintah kota.

Kalangan Seniman dan Budayawan perlu Diproteksi

Kepala Disporbudpar Kota Cirebon, Drs Dana Kartiman, menyambut baik program tebar majalah tersebut. Menurutnya, kalangan seniman dan budayawan perlu diproteksi agar karya-karyanya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Ini (tebar majalah) program bagus. Masyarakat memang mesti saling mengingatkan bahaya komunisme,” kata pejabat yang sebelumnya lama bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik).

Dana menegaskan akan ikut menyebarkan majalah Asy Syariah edisi khusus ke kalangan seniman dan budayawan. Ia sendiri mengaku pernah menolak ajuan pementasan (teater), atau kegiatan seni-budaya yang dirasa berbau sosialisme-komunisme. “Ini tugas bersama. Majalah ini akan saya bagikan kepada teman-teman seniman,” tuturnya semangat.

Selain kepada seniman dan budayawan, Dana juga berinisiatif membagikan majalah kepada pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang ada di bawah koordinasi dinasnya. “Majalahnya kalau ada lagi, nanti saya bagikan pula ke rekan-rekan PHRI,” ucapnya.

Juru bicara tim tebar majalah wilayah Cirebon, Tribudi Abu Hamzah mengungkapkan, kegiatan tebar majalah bakal berlanjut beberapa putaran. Pihaknya berusaha berperan aktif ikut membentengi anak bangsa dari bahaya komunisme dan radikalisme.

“Disporbudpar merupakan dinas strategis yang berhubungan dengan pemuda dan seniman secara langsung. Karena itu kami datang bersilaturahmi. Semoga lewat majalah Asy Syariah edisi khusus ini, para pemuda dan seniman bisa tercerahkan terkait bahaya bangkitnya komunisme gaya baru,” papar ayah tiga anak itu. (muhammad rona)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *